BAB
I
Sistem
Ekonomi Indonesia
A.
Pengertian
Sistem
Sistem berasal dari bahasa
Latin (systēma) dan bahasa
Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan
bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta
memiliki item-item penggerak.
B.
Sistem Ekonomi & Sistem Politik
1.
Sistem Ekonomi
Menurut Gilarso (1992:486) sistem
ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat
(para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan
kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya)
sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat
dihindari.
Sedangan McEachern berpendapat bahwa
sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi
untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa
diproduksi (what, how, dan for whom).
2.
Sistem
Politik
Menurut Drs. Sukarno,
sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu
kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan
dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok
individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
Menurut Rusadi
Kartaprawira adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan
dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu
proses yang langggeng.
C. Kapitalisme & Sosialisme
1.
Kapitalisme
Kapitalisme
adalah sebuah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada
setiap orang untuk melaksanakan perekonomian. Seperti memproduksi barang,
menjual barang, menyalurkan barang. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga
dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas
bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar besarnya.
Kapitalisme
memiliki sejarah yang panjang yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang
dilakukan oleh pihak swasta. Istilah kapitalisme dalam arti modern sering
dikaitan dengan karlmarx,marx menulis tentang”cara produksi kapitalis” dengan
metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai marxisme.
2.
Sosialisme
Istilah
ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa
Inggris, istilah ini digunakan pertama
kali untuk menyebut pengikut Robert
Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie
Nouvelle. Penggunaan istilah
sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh
berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari
pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad
ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem
ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada
hanya segelintir elite.
D.
Persaingan
Terkendali
Ciri-ciri persaingan terkendali
adalah :
· Bukan
kapitalis dan bukan sosialis,
· Pengakuan
terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar
badan usaha dalam mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang
pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha,
· Pengakuan
terhadap penerimaan imbalan ole individu atas prestasi kerja dan badan usaha
dalam mencari keuntungan,
· Pengelolaan
ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam
perekonomian serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan
berwirausaha dan membantu permodalan.
E. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Untuk
melihat seberapa tebal kadar masing-masing “isme” mewarnai perekonomian, dari
dua pendekatan. Pertama mewarnai perekonmian dari dua pendekatan pemerintah
atau Negara dalam struktur perekomomian. Kedua pendekatan sejarah yakni dengan
menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisaikan dalam waktu kewaktu.
Untuk
mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural
menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian bangsa diorganisaikan dari waktu
ke waktu. Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian
bangsa dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat
Keynesian berumuskan Y=C+I+G+(X-M). kesamaan ini merupakan rumus untuk
menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Rumus ini
memiliki fungsi :
C : pengeluaran konsumsi masyarakat
I : pengeluaran investasi
G : pengeluaran konsumsi pemerintah
X dan M : melambangkan export dan impor
C : pengeluaran konsumsi masyarakat
I : pengeluaran investasi
G : pengeluaran konsumsi pemerintah
X dan M : melambangkan export dan impor
Peranan
pengeluaran konsumsi pemrintah relatif konstan atau stabil. Peranan pemerintah
dalam perekonomian tidak cukup hanya dilihat melalui variable G. Hal ini
mengingat didalam I sesungguhnya terdapat pula unsure investasi pemerintah.
Begitupun halnya dengan variable (X-M), selisih ekspor-impor. Dapat disimpulkan
bahwa peranan konsumtif pemerintah tidak semakin membesar, bahkan cenderung menurun.
Dan keterlibatan pemerintah dalam mengatur sektor-sektor produksi dan berbagai
kegiatan bisnis, terutama dalam hal penentuan harga dan tata niaga. Nyaris di
semua sector dan segala kegiatan bisnis, pemerintah turut terlibat sebagai
“pemain” dalam percaturan ekonomi.
BAB
II / III
Sejarah
Ekonomi Indonesia
A.
Sejarah
Pra-kolonialisme
Sejarah
Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa, adalah sejarah
migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang dan penaklukan
satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa lainnya. Pada
periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat diketemukan bahwa
wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah menjadi tujuan
migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau 3000 sebelum
Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di Indonesia
karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar suku.
Kedatangan
mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut berarti mereka
harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu di Indonesia.
Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi berupa alat kerja
dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka upaya penaklukan
berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka juga menjadikan
suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak. Pada perkembangannya,
bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke Indonesia, mula-mula
sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka, dan kemudian
berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk penguasaan wilayah,
hasil bumi maupun jalur perdagangan. Seperti misalnya kedatangan suku bangsa
Dravida dari daratan India -yang sedang mengalami puncak kejayaan masa
perbudakan di negeri asalnya- , berhasil mendirikan kekuasaan di beberapa
tempat seperti Sumatra dan Kalimantan.
Mereka
memperkenalkan pengorganisasian kekuasaan dan politik secara lebih terpusat
dalam bentuk berdirinya kerajaan kerajaan Hindu dan Budha. Berdirinya
kerajaan-kerajaan tersebut juga menandai zaman keemasan dari masa kepemilikan
budak di Nusantara yang puncaknya terjadi pada periode kekuasaan kerajaan
Majapahit. Seiring dengan perkembangan perdagangan, maka juga terjadi emigrasi
dari para saudagar dan pedagang dari daratan Arab yang kemudian mendirikan
kerajaan-kerajaan Islam baru di daerah pesisir pantai untuk melakukan
penguasaan atas bandar-bandar perdagangan. Berdirinya kerajaan Islam telah
mendesak kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha ke daerah pedalaman, dan mulai
memperkenalkan sistem bercocok tanam atau pertanian yang lebih maju dari
sebelumnya berupa pembangunan irigasi dan perbaikan teknik pertanian, menandai
mulai berkembangnya zaman feudalisme. Pendatang dari Cina juga banyak
berdatangan terutama dengan maksud mengembangkan perdagangan seperti misalnya
ekspedisi kapal dagang Cina di bawah pimpinan Laksamana Ceng Hong yang mendarat
di Semarang. Pada masa ini juga sudah berlangsung migrasi orang-orang Jawa ke
semenanjung Malaya yang singgah di Malaysia dan Singapura untuk bekerja
sementara waktu guna mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan perjalanan ke
Mekah dalam rangka ziarah agama. Demikian juga orang-orang di pulau Sangir
Talaud yang bermigrasi ke Mindano (Pilipina Selatan) karena letaknya yang
sangat dekat secara geografis.
B.
Sistem Monopoli VOC
Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak
dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang
bernama Perusahaan Hindia Timur
Belanda (bahasa Belanda: Verenigde
Oostindische Compagnie atau
VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas
kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.
Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman
kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang
non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya,
ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau
mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau
tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan
pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan
bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.
Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan
leluasa VOC diberi hak-hak istimewa (Hak Oktroi) oleh pemerintah Belanda
:
§ Memonopoli perdagangan
§ Mencetak dan mengedarkan uang
§ Mengangkat dan memperhentikan
pegawai
§ Mengadakan perjanjian dengan
raja-raja
§ Memiliki tentara untuk
mempertahankan diri
§ Mendirikan benteng
§ Menyatakan perang dan damai
§ Mengangkat dan memberhentikan
penguasa-penguasa setempat.
C. Sistem Tanam Paksa
Sejarah Sistem Tanam Paksa yang dimulai pada tahun 1816 pemerintahan kolonia
belanda kembali berkuasa di Indonesia. Pada awalnya sebagai pemegang jabatan
gubernur jenderal Hindia belanda adalah Baron van der Dapellen. Ia mencoba
menerapkan politik liberal ada masa kekuasaannya. Namun, kebijakan itu
mengalami kegagalan. penyebabnya, antara lain sebagai berikut,
a. Kebijakan politik liberal tidak
sesuai dengan sistem feodal di indonesia terutama di jawa
b. Struktur birokrasi feodal yang
panjang dan berbelit menyebabkan pemerintah tidak dapat berhubungan langsung
dengan rakyat
c. Kas negara makin kosong akibat
Perang Diponegoro yang tidak kunjung selesai
d. Kesulitan keuangan makin membesar
setelah Belgia sebagai salah satu sumber dana melepaskan diri dari Belanda pada
tahun 1830
e. Ekspor Belanda kalah bersaing dengan
Ingris.
Belajar dan kegagalan itu, pada tahun 1830 Belanda melantik Johannes van den Bosch menjadi
Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Johannes van den Bosch kemudian melaksanakan
politik konservatif meniru gaya pemerintahan Daendels dan Raffles yaitu dengan
mengeksploitasi tenaga kerja penduduk pribumi. Program kerja Van den Bosch itu
lebih dikenal dengan namaSistem Tanam
Paksa atau Cuhuurstelsel.
Tujuan utama Sistem Tanam Paksa tersebut adalah
mempero1eh pendapatan yang besar dengan mewajibkan menanam tanaman dagang yang
laku dan dibutuhkan di pasaran Eropa. seperti tebu, nila, teh, kopi, tembakau,
kayu manis, dan kapas.
Ketentuan pokok Sistem Tanam Paksa,
antara lain sebagai berikut :
a.
Para petani
yang mempunyai tanah diminta menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami
tanaman perdagangan yang sudah ditentukan.
b.
Bagian tanah
yang digunakan untuk menanam tanaman wajib tersebut dibebaskan dari pembayaran
pajak.
c.
Hasil dari
penanaman tanaman perdagangan itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda.
Setiap kelebihan hasil panen dan nilai pajaknya akan dibayarkan kembali
sisanya.
d.
Tenaga dan
waktu untuk menggarap tanaman perdagangan tidak melebihi dari tenaga dan waktu
dalam menanam padi.
e.
Kegagalan
panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab pemerintah
f.
Bagi mereka
yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam setahunnya di
perkebunan milik pemerintah.
g.
Penggarapan
tanah untuk tanaman wajib akan diawasi langsung oleh penguasa pribumi. Pegawai
Belanda secara umum mengawasi jalannya penggarapan dan pengangkutannya.
D.
Sistem Ekonomi Kapitalis-Liberalis
Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi
yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki
oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah
menjual untuk memperoleh laba.
Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis
merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang
untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual
barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga
dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas
bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas
melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.
Ciri-ciri
dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :
a. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki
sumber-sumber produksi.
b. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara
langsung dalam kegiatan ekonomi.
c. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan,
yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
d. Timbul persaingan dalam masyarakat,
terutama dalam mencari keuntungan.
e. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar.
f.
Pasar
merupakan dasar setiap tindakan ekonom.
g. Biasanya barang-barang produksi yang
dihasilkan bermutu tinggi.
E.
Era Pendudukan Jepang
Sebagai negara fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga
meresahkan kaum pergerakan nasional di Indonesia. Sedangkan sikap pergerakan
politik bangsa Indonesia dengan tegas menentang dan menolak bahwa fasisme
sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini dinyatakan dengan jelas oleh
Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Pada tanggal 8 Desember 1941 pecah perang di
Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Angkatan perang Jepang begitu kuat,
sehinnga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggan Inggris di daerah Asia
Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Jatuhnya Singapura ke tangan
Jepang pada tanggal 15 Februari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapai
induk Inggris bernama Prince of Wales dan Refulse, sangat menggoncangkan pertahanan sekutu di Asia.
Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai
berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942), kemudian Minahasa,
Sulawesi, Balikpapan, Ambon. Kemudian pada bulan Februari 1942 pasukan Jepang
menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Pelembang dan Bali. Kemudian di
Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942)dan akhirnya pasukan Belanda di
Jawa Tengan menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati
(Subang, 8 Maret 1942).
Selain
sesuai dengan situasi perang pada waktu itu, kegiatan ekonomi juga diarahkan
kepada kepentingan perang. Jepang berusaha menguasai dan mendapatkan
sumber-sumber bahan mentah untuk industry perang. Selain itu jepang juga
mempunyai rencana untuk memotong sumber perbekalan musuhnya di Negara-negara
Asia. Penguasaan wilayah yang kaya akan bahan-bahan mentah akan meringankan
beban Jepang dalam perang. Dalam melaksanakan rencananya, jepang menempuh dua
tahap. Tahap pertama adalah penguasaan dan tahap kedua adalah penyusunan
kembali ekonomi daerah jajahan untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan
perang. Wilayah-wilayah yang dikuasai harus sanggup memenuhi kebutuhannya
sendiri.
Sebelum
pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, mereka melakukan taktik bumi
hangus dengan menghancurkan objek-objek vital terutama instalasi tambang minyak
bumi. Itulah sebabnya pada masa pertama pendudukan jepang, hamper seluruh
kehidupan ekonominya lumpuh. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah jepang
adalah mengadakan rehabilitasi sarana ekonomi seperti memperbaiki jembatan dan
telepon. Dan enduduk Jepang langsung mengawasi perkebunan kopi, kina, teh dan
teh. Pemerintah juga memegang monopoli pembelian dan menentukan harga penjualan
hasil perkebunan itu. Khusus tanaman jarak sangat dibutuhkan oleh pemerintah
penduduk Jepang untuk pelumas mesin-mesin termasuk mesin pesawat terbang.
Selain jarak, tanaman kina juga sangat dibutuhkan yakni untuk pembuatan obat
anti-malaria, karena penyakit itu dapat melemahkan kemampuan tempur para
prajurit.
Jawa Hokokai
giat melakukan kampanye untuk meningkatkan usaha pengadaan pangan, khususnya
beras dan jagung. Sedangkan bimbingan pertanian diberikan kepada petani
dengan penyuluhan pertanian. Tetapi sebaliknya pihak Jepang tidak pernah
memperkenalkan cara bertani modern sebagaimana yang dilakukan Jepang pada waktu
itu. Mereka hanya memeras hasil, tanpa memodernisasi sistem pertanian.
Akibat
pemerasan yang dilakukan dalam bidang makanan oleh pemerintah penduduk jepang,
maka rakyat menjadi sangat miskin dan sengsara hidupnya. Makanan sangat kurang,
lebih-lebih makanan yang bergizi, sehingga menyebabkan tenaga kerja jauh
berkurang. Penyakit akibat kekurngan makanan merajalela belum lagi ditambah
dengan timbulnya bencana alam. Masalah pokok lainnya yang menyangkut kehidupan
rakyat adalah masalah sandang. Sebelum pendudukan jepang masalah sandang
di Indonesia sangat tergantung pada import. Tetapi semenjak pendudukan jepang,
Indonesia harus mengusahakan sendiri bahan pakaiannya. Caranya adalah dengan
mengusahakan percobaan penanaman pohon kapas di beberapa daerah. Usaha
pemintalan kapas dilakukan secara menyeluruh, tetapi karena kekurangan bahan
baku usaha itu terpaksa dihentikan. Di pedesaan sebagian besar rakyatnya telah
mulai memakai kain goni atau bagor.
Pada awal
tahu 1944 atas inisiatif Jawa Hokokai diadakan pecan pengumpulan pakaian untu
rakyat jelata. Usaha tersebut tidak begitu menolong, sehingga rakyat masih kekurangan.
Akibat pemerasan yang dilakukan oleh pemerintahan penduduk Jepang, maka keadaan
penghidupan rakyat menjadi parah.
F.
Cita-cita Ekonomi Merdeka
Pada
masa pasca proklamasi kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia mengalami
kondisi yang cukup terpuruk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak
sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata
uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam
keadaan nihil, begitu juga dengan pajak.
Oleh
karena itu dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia menetapkan tiga mata
uang sekaligus yaitu mata uang de javasche Bank , mata uang
Hindia Belanda dan mata uang pemerintahan Jepang. Pemerintah Indonesia
juga mengambil tindakan lain yaitu menasionalisasikan de javasche bank,
KLM, KPM, dan perkebunan – perkebunan asing milik swasta asing, serta mencari
pinjaman dana dari luar negeri seperti Amerika, tetapi semua itu tidak
memberikan hasil yang berarti dikarenakan adanya blokade ekonomi oleh Belanda
dengan menutup akses ekspor impor yang mengakibatkan negara merugi sebesar
200.000.000,00.
Banyak
peristiwa yang mengakibatkan defisitnya keuangan negara salah satunya adalah
perang yang dilancarkan sekutu dan NICA. Usaha- usaha lain yang dilakukan
oleh pemerintah RI untuk mengatasi masalah ekonomi adalah menyelenggarakan
konferensi ekonomi pada bulan februari tahun 1946. Agenda utamanya adalah usaha
peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusiannya, masalah sandang, serta
status dan administrasi perkebunan milik swasta asing.
G. Ekonomi Indonesia Setiap Periode
Pemerintahan
a.
Orde
Lama
Masa orde lama
dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka. Pada saat itu,keadaan
ekonomi Indonesia mengalami stagflasi (artinya stagnasi produksi atau kegiatan produksi
terhenti pada tingkat inflasi yang tinggi). Indonesia pernah mengalami sistem
politik yang demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun
tersebut, terjadi konflik politik yang berkepanjangan dimana rata-rata
umur kabinet hanya dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa
tidak fokus memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat
itu. Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan jaman
kolonial, struktur ini disebut dual society dimana struktur dualisme menerapkandiskriminasi dalam setiap
kebijakannya baik yang langsung maupun tidak langsung.Keadaan ekonomi Indonesia menjadi bertambah buruk dibandingkan pada masa
penjajahan Belanda.
Sejak tahun 1955, pembangunan
ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan
keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan
ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil
untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor
penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan
Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena
beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta
kurangnya tenaga ahli.
Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.
Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.
b. Orde Baru
Inflasi pada tahun 1966 mencapai 650%,dan defisit APBN
lebih besar daripada seluruh jumlah penerimaannya. Neraca pembayaran dengan
luar negeri mengalami defisit yang besar, nilai tukar rupiah tidak stabil”
(Gilarso, 1986:221) merupakan gambaran singkat betapa hancurnya perekonomian
kala itu yang harus dibangun lagi oleh masa orde baru atau juga bisa dikatakan
sebagi titik balik.
Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian
orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi.
Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan
harga.
Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai
ayng berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya
IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan
pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
c.
Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya
kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai
Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan
rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak
dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana
Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain
itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.
Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan
koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar
Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik
dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa
petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman
Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru
muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah
atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang
terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi
politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta
telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk
dalam jabatan struktural.
Ketika Habibie mengganti Soeharto
sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus
dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri
dari Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan
kroni-kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Untuk memperbaiki perekonomian yang
terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat,
serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
d. Era Pemerintahan Indonesia Bersatu
·
PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID I (ERA
SBY-JK) (2004-2009)
Kabinet
Indonesia Bersatu (Inggris: United Indonesia Cabinet)
adalah kabinet pemerintahanIndonesia pimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad
Jusuf Kalla.
Kabinet ini
dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa
baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono
melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan
evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan
perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Susunan Kabinet
Indonesia Bersatu pada awal pembentukan (21 Oktober 2004), perombakan pertama
(7 Desember 2005), dan perombakan kedua (9 Mei 2007).
Pada periode
ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk
membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT),
PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan
sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
- PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) = (2009-2014)
Kabinet
Indonesia Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet)
adalah kabinetpemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan Wakil PresidenBoediono. Susunan kabinet
ini berasal dari usulan partai politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang
mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung
setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan
profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY
pada 21 Oktober 2009 dan dilantik
sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY
mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Pada periode
ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu
1. BI
rate
2. Nilai
tukar
3. Operasi
moneter
4. Kebijakan
makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas
modal.
Dengan
kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Kesimpulan
Sistem
perekonomian merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam kelangsungan
hidup suatu negara. Betapa pentingnya hingga seharusnya generasi penerus bangsa
mengetahui apa saja sistem perekonomian yang ada, apa kekurangan dan
kelebihannya ditambah lagi para generasi muda harus mengetahui sejarah
perekonomian negaranya.
Referensi
